Feeds:
Pos
Komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyikapi semakin panasnya situasi politik nasional dan ancaman semakin naiknya eskalasi kekerasan, LBH Jakarta medesak kepolisian untuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan.

LBH meminta kepolisian untuk seakuntabel mungkin dalam melakukan penangkapan dan penahanan, dengan menghindari penyiksaan kepada para demonstran. “Kami juga mendesak akses atas bantuan hukum yg memadai diberikan kepada para tersangka,” kata Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat, Selasa (27/3/2012) di Jakarta.

Dia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta seluruh kantor LBH di Indonesia untuk memonitor kekerasan yg dilakukan aparat kepolisian dan tentara. Sedikitnya 35 orang ditangkap saat pecah bentrok antara polisi dan demonstran di seputar Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Empat dari 35 orang mahasiswa yang dibawa aparat kepolisian ke Polda Metro Jaya menjalani perawatan luka sementara di ambulans Bidokkes Polda Metro Jaya, Selasa (27/3/2012) malam. Empat mahasiswa itu tampak mengalami luka lebam dan luka robek di bagian wajahnya.

Salah seorang di antaranya bernama Maringus Worabay, mahasiswa semester VIII FISIP Universitas Bung Karno (UBK), menceritakan kronologi bentrokan yang menimbulkan korban luka, baik dari sisi mahasiswa maupun polisi tersebut.

“Jadi kami mau long march ke Istana Negara. Pas di depan Stasiun Gambir, banyak polisi yang datang dan mengejar ke arah kami,” kata Maringus, Selasa (27/3/2012) di Mapolda Metro Jaya.

Maringus mengungkapkan saat itu polisi langsung menangkap para mahasiswa. “Kami mau lawan bagaimana karena mereka langsung main pukul pakai bambu,” ucapnya. Maringus sendiri mengalami luka lebam di bagian kantong mata dan tulang pipi bagian kiri. Baju Maringus penuh darah dan robek di bagian lehernya. Mariono, mahasiswa FISIP UBK, juga mengalami hal serupa. Ia mengalami luka lebam dan robek di bagian pipi kanannya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Konami akhirnya berujung bentrok dengan aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa sore pukul 17.00. Saat itu, massa yang bergerak menuju Istana Presiden dihadang aparat kepolisian di tengah jalan.

Kericuhan antara keduanya pun pecah. Aksi lempar batu, bom motolov, dan gas air mata mewarnai kericuhan itu. Beberapa aparat kepolisian dan juga mahasiswa menjadi korban dalam peristiwa itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak alasan pemerintah yang mengklaim bahwa penambahan subsidi BBM akan memperberat beban APBN. Menurut partai tersebut, yang memperberat APBN justru belanja pemerintah sendiri.

Menurut Dolfie OFP, anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP, Pemerintah beralasan dengan menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter maka akan ada penghematan sebesar Rp 53 triliun. Namun, jumlah penghematan pada ujungnya dipakai juga untuk biaya belanja pemerintah.

“Kalau opsi yang kami pilih, kami tidak menambah belanja pemerintah, ini kita pakai untuk tambah subsidi. Rp 53 triliun penghematan itu uang rakyat. Disebutkan Rp 30 triliun untuk kompensasi dan Rp 23 triliun untuk belanja pemerintah. Itu kan uang rakyat. Adil enggak politik yang kayak gini? Ini bagi kami tidak adil. Oleh karena itu, kami menolak opsi satu,” ujar Dolfie di ruang Fraksi PDIP, Selasa (27/3/2012).

Dolfie menjelaskan, Pemerintah memaksa hanya memberi Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG dan BBM. Konsekuensinya adalah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang Pemerintah menaikkan harga BBM harus dihapus.

Keinginan Pemerintah ini, kata dia, berbeda dengan yang diajukan PDIP. Partai ini memilih subsidi BBM ditambah lagi sebesar Rp 42,2 trilliun, sehingga harga BBM tak perlu naik, tapi dana kompensasi kenaikan BBM dan tambahan belanja pemerintah dihilangkan.

“Kalau hanya untuk menutup kebutuhan subsidi BBM agar harga tidak naik, itu hanya perlu tambahan Rp 55 triliun. Kita punya uang kita Rp 134 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. Jadi itu bisa terpenuhi, kalau hanya mau menutup subsidi BBM. Tetapi pemerintah punya pikiran lain tentang ini,” jelasnya.

Sementara itu, Theodorus Jacob Koekrits, yang juga anggota Banggar dari Faksi PDIP menyatakan itulah sebabnya pihaknya bersikeras agar kenaikan harga MMB tidak dilakukan. Penghematan APBN yang justru digunakan juga untuk belanja pemerintah menurutnya mengorbankan rakyat.

“Pemerintah silakan beralasan tapi kami berpihak pada rakyat. Oleh karena itu kami melihat kalau memang pemerintah mengatakan situasinya agak genting secara perekonomian langkah pertama yang harus perhatikan ya rakyat, bukan rakyat nya yang di korbankan,” pungkasnya.

Sumber : Kompas.Com

Have you seen or know, how a leader, elder, elders, or whatever they call; often still difficulty in motivating his men, or his followers to do what he wants? Still, the followers of these leaders do not understand the words mean, although it has been repeatedly described. So, you know, what was done later by almost all leaders in this world? The answer is only one word … ACTING … Well, the world’s leaders always give examples of words with the intention to act … once again ACT. It was only after that, his followers to understand, and eagerly take immediate actions that are similar to the wishes of the leaders.

Give examples of leaders to act fast … followers do. Leaders talk … just a lot of followers will be confused, sluggish, not the spirit … and … what the hell … Remember this, “actions speak louder than words”. No matter how hard you say about doing something, people still ignore it, “not heard”. But if you give an example with an “action”, then it’s harder “sound” effects on the people to do something soon, and they will act with a burning passion to follow your wishes.

This is the essence, act immediately … Now it’s time to act! An ancient Greek philosopher Sophocles once said, “Heaven never helps people who do not want to act”. Implies the meaning of the phrase was, that nothing will happen and be better, if no action; even “paradise” will not help people who just sit, wait, and just thinking ahead without immediate action. “Heaven” is the highest place in the “hope” every human being. That also means, that the “action”, can we get our highest expectations, which is “heaven”.

“Action” actually is a kind of “universal law”, namely, that it is not likely to happen something, that no action was preceded by. Electric light bulb will not light that we can enjoy, if Thomas Alva Edison was just thinking about it, by not doing an “action” to make experiments. You also can not use a computer, watching television, mobile phone use, and may not be able to enjoy various facilities such as today’s modern world, if previously no one is willing to take action to realize it all.

The current focus is on leadership style. We are all leaders in one way or another. The questions are: Do we give an example, or it’s “do as I say not as I do”? Do we realize that we are the effect of words and our actions to ourselves?

The sound of “actions speak louder than words” has been around since the book first appeared in 1692, Will and Doom, by Gersham Bulkeley when he wrote “The action is more important than words”.

I, like many others, taught that our actions are the things we do with our bodies. Do something with our hands, our feet, our bodies – THAT is the action. Talking about something that does not DO anything – no action.

It seems we have forgotten that the concepts have been around for years – the word – spoken or written – requires action to be given. Our very thoughts are actions in the synapses of our brains.

The idea that “thinking” about something is the same as “doing” something we documented for more than two thousand years ago.

http://wuryanano.blogspot.com/2007/05/tindakan-berbicara-lebih-keras-daripada.html

http://id.articlestreet.com/inspirational-motivational/how-loud-are-your-actions-speaking.html

Honda Karisma 125D “Double Shock Ceper Retro and Lowrider”.

 

Pemilik Motor Honda Karisma 125D Bernama Fajar Sulistiyanto yang bertempat tinggal didepok, lahir Di Depok 18 Januari 1990. Diawali dari suka bermain main motor sampe sekarang, bermain motor sudah menjadi hobi saya. Jalan-Jalan menggunakan motor, sampai saya memodifikasi dan merubahnya agar tampilannya menjadi luarbiasa di teman teman club dan masyarakat. Hobi saya salurkan dengan memodifikasi tunggangan saya ini dengan tema Double Shock Ceper Retro and Lowrider. Dengan adanya pameran dan contes contes saya selalu ikut untuk berlomba dan bersaing untuk merebutkan juara. Alhamdulilah 4 kali saya dapat juara 1 dalam kelas Bebek Modif di ajang contes.

Modifikasi motor Honda Karisma ceper retro kontes dobel shock is new generation in modifikasi motor that bring new style for Honda Karisma 125 with ceper modif. This 125 cc engine motorcycle is called Honda Karisma Lowrider, it has a high engine performance as Honda Moped motorcycle and here as you see at this modifikasi motor Honda Karisma image above, you will find something new at this motorcycle modification.

Honda Karisma get the several change at the design from the basic standard motorcycle start from, modifikasi honda karisma dua shock, then at this motorcycle you will also find modifikasi motor Honda Karisma ceper style and also at the front look there is modifikasi motor Karisma retro and lowrider style, all of the modifikasi custom make this motorcycle look so different

Modifikasi motor Honda Karisma that combine all style of modifikasi make this motorcycle be the winner at the modifikasi motor kontes, if you have this motorcycle you can make new custom for your own style. This concept for gambar modifikasi motor Honda Karisma be the motorcycle favorite custom.

TUGAS !!

Bahasa Inggris (softskill)

 

14. John usually … lunch in the canteen near the campus.

       a. have

       b. has

       c. eat

       d. eating

Answer: B. Has , Because Has for third person example he and she.

 

15. There is still another … on the table.

a. water

b. mangoes

c. apple

d. some bananas

Answer : C. Apple , Because state another thing which is the only one thing.

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum;
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
  • penggelapan dalam jabatan;
  • pemerasan dalam jabatan;
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas, dalam bukunya “The Sociology of Corruption” mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara…” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”.

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

Contoh Kasus Korupsi :

  • Gayus Tambunan adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.

Etika Bisnis dan Korupsi

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja dan terjadi kapan saja, termasuk dalam dunia bisnis. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur dan terjadi di banyak perusahaan baik perusahaan asing ataupun dalam negeri sendiri baik perusahaan besar maupun kecil korupsi bisa terjadi. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral dan kepribadian perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Dunia usaha berperan menerapkan GCG dengan antara lain menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. bagi yang melanggar bisa kena hukuman sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sumber:

JAKARTA, M86 – Sekitar 300 dari 857 industri dan kegiatan usaha di ibu kota telah dipanggil dan mendapat teguran dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Teguran dan panggilan itu dilakukan terkait pembuangan air limbah oleh indsutri dan kegiatan usaha yang dilakukan tanpa izin dari Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, empat di antaranya telah dipidanakan karena terbukti membuang air limbah yang belum dikelola ke sungai-sungai di ibu kota.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub No 220 Tahun 2010 tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan peraturan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk meminimalisir pembuangan air limbah secara ilegal.

“Kami punya program penanganan air limbah secara terpusat. Saat ini pilot project-nya masih di sekitar kawasan Setiabudi dan Kuningan di Jakarta Selatan,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Kamis (28/4).

Diungkapkan Fauzi, pihaknya saat ini berencana mengembangkan area pelayanan pengelolaan air limbah yang baru mencapai 3 persen menjadi sebanyak 25 persen.

“Kami ingin mengembangkan area pengolahan air limbah. Program ini membutuhkan biaya cukup mahal. Karena itu, kami sedang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperluas area layanannya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai masterpalnnya,” katanya.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Peni Susanti mengaku, pihaknya telah memanggil industri yang mengalirkan air limbah ke sungai tanpa izin. Sejauh ini, ada empat industri yang telah dipidanakan. Bahkan, lebih dari 300 industri telah dipanggil terkait dengan pembuangan air limbah ke sungai.

“Mereka yang menggunakan banyak air, maka air limbah yang dihasilkan juga pasti banyak. Tapi sudah banyak dari mereka yang akan membantu mengelola lingkungan,” kata Peni di Balaikota, Jumat (29/4).

Untuk sanksi yang diberikan, tambah Peni, prosesnya disesuaikan dengan Pergub No 220 Tahun 2010 tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan peraturan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pengelola industri diberi kesempatan hingga Juli mendatang untuk melengkapi izinnya.

Dalam pergub itu, salah satu pasalnya menyebutkan, setiap orang atau badan hukum wajib memiliki Amdal atau Upaya Kelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan seluruh dokumen lingkungan setingkatnya untuk membuang air limbah yang dihasilkan ke perairan umum wajib memiliki izin dari gubernur.

Jika tidak memiliki izin, sanksi yang akan diberikan antara lain yakni berupa penutupan sementara saluran pembuangan air limbah, sanksi penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah hingga sanksi penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.
Buang Limbah Sembarangan Denda Maksimal Rp 15 Miliar,
HATI-HATI bila ingin membuang limbah sembarangan, karena bila limbah yang dihasilkan dengan sengaja dibuang, serta berpotensi mencemari lingkungan, mereka akan terjerat sanksi berat sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam Undang-undang tersebut diatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, dan baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun. ”Dendanya sedikit Rp 3 miliar, paling banyak Rp 10 miliar,” ujarnya.
Namun, bila mengakibatkan orang luka dan atau membahayakan kesehatan manusia, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dendanya minimal Rp 4 miliar dan maksimal Rp 12 miliar. Yang paling berat, jika limbah itu menyebabkan kematian. Ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan dendanya minimal Rp 5 miliar dan maksimal Rp 15 miliar.
Menurut A.A. Alit Sastrawan, selama ini hasil penelitian yang telah dilakukan BLH Bali telah diinformasikan langsung pada masyarakat setempat. Maksudnya agar masyarakat peduli dan tidak lagi membuang limbah sembarangan.
DENPASAR,MICOM : Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Bali, AA Gede Sastrawan, mengatakan pengawasan pemerintah kabupaten dan kota di Bali terhadap pembuangan limbah perusahaan maupun industri kecil yang berdampak pada pencemaran lingkungan masih lemah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupeten/kota terhadap pembuangan limbah sembarangan, menurut Alit Sastrawan, tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi lebih banyak secara sampling, sehingga tidak bisa diawasi secara ketat. Pengusaha juga belum sadar sepenuhnya akan dampak pencemaran limbah terhadap lingkungan.
Bahkan, pemerintah Kabupaten/kota menghadapi kendala SDM terutama di instansi lingkungan Hidup yang sangat terbatas dan juga masalah peralatan dan anggaran. “Ini yang penting kita berikan perhatikan agar teman-teman di kabupaten/kota bisa lebih optimal lagi lakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah,”ujar Alit Sastrawan.
Analisa :
Dari kasus diatas dapat dilihat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, membuang limbah pabrik yang sembarangan dan sesuka hati sangat mengganggu warga disekitarnya.
Jika dilihat dari etika bisnis merupakan hal yang salah dan merugikan banyak pihak seperti orang yang tinggal di sekitar pabrik akan tercemari lingkungannya oleh limbah limbah pabrik.
Dengan keadaan seperti itu membuat warga mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas dan kepala pusing saat menghirup asap berwarna hitam pekat saat aktivitas pembakaran limbah dilakukan.
Sebaiknya, perusahaan menggunakan system penetralisir udara seperti cerobong asap dan sejenisnya untuk memiminimalisir polusi limbah yang mengganggu masyarakat sekitar.

Sumber :
http://metro-jakpus.blogspot.com/2011/04/gara-gara-buang-limbah-sembarangan.html
http://pslh.ugm.ac.id/id/index.php/archives/1211
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/31/272581/89/14/Pengawasan-Limbah-Industri-di-Bali-masih-Lemah

Pengertian adil dan keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidak adilan.
keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

adil asal kata nya dari bahasa arab ‘adala, alih bahasa nya adalah lurus.
secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya {meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya}.

untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

istilah ADIL ini di gunakan dalam wilayah hukum, maka akan janggal dan salah kaprah jika kata adil di gunakan bukan pada wilayah hukum.hukum ini bukan cuma pidana dan perdata, tapi juga hukum agama/syariat [hal-hal yg berkaitan dengan ibadah}.

Berbicara tentang keadilan, anda tentu ingat akan dasar negara kita ialah Pancasila. Sila kelima Pancasila, berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam KamusBesar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil; kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur memberikan defenisi tentang adil adalah
1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

BERBAGAI MACAM KEADILAN

A. Keadilan Legal atau keadilan Moral

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (Than man behind the gun). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal.

Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

B. Keadilan Distributif

Aristoles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (justice is done when equals are treated equally) Sebagai contoh: Ali bekerja 10 tahun dan budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja.

C. Keadilan Komutatif

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Contoh :

Dr.Sukartono dipanggil seorang pasien, Yanti namanya, sebagai seorang dokter ia menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya Yanti menanggapi lebih baik lagi. Akibatnya, hubungan mereka berubah dari dokter dan pasien menjadi dua insan lain jenis saling mencintai. Bila dr. sukartono belum berkeluarga mungkin keadaan akan baik saja, ada keadilan komutatif. Akan tetapi karena dr. sukartono sudah berkeluarga, hubungan itu merusak situasi rumah tangga, bahkan akan menghancurkan rumah tangga. Karena dr. Sukartono melalaikan kewajibannya sebagai suami, sedangkan Yanti merusak rumah tangga dr. Sukartono.

D. KEJUJURAN

Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan-perbuatan yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu jujur juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dalam nuraninya yang berupa kehendak, harapan dan niat.

E. KECURANGAN

Kecurangan atau curang identik dengan ketidak jujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur.

Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha.

Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat sekelilingnya hidup menderita.

Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya ada empat aspek yaitu:

1. aspek ekonomi

2. aspek kebudayaan

3. aspek peradaban

4. aspek tenik

Apabila ke empat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum, akan tetapi apabila manusia dalam hatinya telah digerogoti jiwa tamak, iri, dengki,maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

Contoh Kasus :

KASUS pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir SH, kembali disaput awan gelap. Satu-satunya terdakwa pembunuhan berencana terhadap pendiri Kontras itu, Pollycarpus Budihari Priyanto, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dinyatakan tidak terbukti terlibat pembunuhan. Polly —panggilan Pollycarpus- hanya divonis dua tahun karena kasus pemalsuan surat tugas.
Keputusan MA itu otomatis membatalkan vonis 14 tahun penjara bagi Polly seperti ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan MA itu pun mengundang kontroversi baru, apalagi dari tiga hakim MA, seorang hakim menyatakan dissenting opinion dan tetap menilai Polly terlibat pembunuhan Munir.
Kita menghargai keputusan hukum yang dikeluarkan oleh MA. Sebab, dua hakim yang membebaskan Polly menyatakan tidak ada bukti atau saksi yang memperkuat dakwaan jaksa bahwa Polly terlibat pembunuhan Munir. Namun, satu hakim karir yang menyatakan dissenting opinion mengatakan, dalam kasus konspirasi seperti itu, bukti dan saksi bisa dikesampingkan. Yang penting, ada keterkaitan antara satu fakta dan fakta lain.
Tidak mudah memang membongkar sebuah konspirasi tingkat tinggi. Namun, faktanya adalah bangsa ini telah kehilangan seorang pejuang demokrasi dan HAM yang tangguh. Kematian Munir memang tidak menghentikan perjuangan aktivis HAM untuk terus mengkritisi pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia yang sering dilakukan oleh negara. Tetapi, kita juga tidak ingin perjuangan terus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa.
Kini kita hanya bisa menunggu dan berharap pemerintahan SBY bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia terkait upaya mengungkap kematian Munir. Dari mana memulainya terserah pemerintah. Yang jelas, kita menunggu bahwa kasus ini harus terungkap dengan sejelas-jelasnya dan menyeret para pelakunya untuk dihadapkan ke muka hukum. Ini jelas-jelas pihak korban tidak pernah merasakan suatu KEADILAN.

Sumber :

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/psychology/study-program-of-psychology-s1/ilmu-budaya-dasar/manusia-dan-keadilan.
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2150830-defenisi-keadilan-menurut-para-ahli/#ixzz1d0kOEhkv.

http://id.answers.yahoo.com.

http://archive.kaskus.us/thread/2689368.